CONTOH PERJANJIAN KAWIN KONTRAK

Contoh Perjanjian kontrak di bawah ini adalah suatu bentuk contoh perjanjian atas kesepakatan kedua belah pihak yang ingin mengikatkan dirinya satu sama lain dan membuat undang-undang bagi mereka sendiri (PRIVATE LAW). Tentunya dalam hal perjanjian kawin kontrak tidak di atur dalam undang-undang terbendung (pasal 1330 dan 1320), untuk itu perlu pemahaman yang lebih lanjut agar lebih mengetahui bagaimana sahnya suatu perjanjian kontrak tersebut di mata hukum.

Dasar Hukum pembuatan suatu kontrak(perikatan)

pasal 1330  KUHPERDATA   kelayakan membuat suatu kontrak

pasal 1320 KUHAPERDATA ialah supaya terjadi persetujuan yang sah

dalam hal ini saya membuatkan contoh draf untuk membuat perjanjian kawin kontrak dapat menjadi sah di mata hukum.  

CONTOH SURAT KUASA KHUSUS

PENGERTIAN KUASA

Menurut pasal 1792 KUHPerdata pemberian kuasa adalah suatau persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelengarakan suatu urusan.

kata persetujuan dalam pasal 1792 KUHPerdata tersebut terdapat makna perjanjian yaitu perjanjian kuasa dimana pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya sesuai dengan fungsi dan kewenagan yang ditentukan dalam surat kuasa, sedangkan penerima kuasa berukasa penuh bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa.

CONTOH SURAT KUASA KHUSUS PENUNJUKAN KUASA HUKUM  (dibawah ini)........

Kaitan pasal 310 KUHPidana dengan Ite

Kaitan Hukum Antara Pasal 310 KUHPidana dengan Pasal 27 ayat 3 UU  no 11Tahun 2008 tentang ITE dalam  hal pencemaran nama  baik.

Pencemaran Nama Baik ini dapat dikategorikan ke dalam KUHPidana dengan istilah PENGHINAAN

dalam Pasal 310 ayat 1 dikatakan bahwa:

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan seseuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu di ketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (di sesuaikan dengan saat ini).

Pasal 27 ayat 3 UU ITE Tahun 2008

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Pencemaran nama baik disini adalah:
Subjek

1. Barang siapa  = orang atau badan hukum
2. Dengan Sengaja = perilaku yang secara sadar melakukan tindakan pidana itu tanpa di pengaharui oleh faktor faktor lain

Objeknya

     1. Menyerang Kehormatan atau nama baik   = adalah dengan maksud untuk agar kehormatannya di mata umum yang baik menjadi cemar/ efek buruk/ negatif di mata umum.
     2. Agar di ketahui umum  =  agar semua khalak banyak tahu mengenai keburukan seseorang atau badan hukum, dengan konotasi sebaliknya (karena belum di buktikan kebenarannya)

Ancaman Pidana :
1. Pidana Penjara Maksimal 9 (sembilan) bulan
2. Denda

Dalam hal ini keterkaitan yang di maksud ialah memperhatikan posisi unsur pidana itu  berada atau dengan kata lain apabila menyangkut hubungan hukum dengan ITE (informasi transaksi elektronik) maka kita dapat menyimpulkan asas hukum :
Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).

dengan kata lain memakai istilah KUHPidana pasal 310  tetapi lebih menimbang aspek Undang undang ITE tahun 2008.


sumber : KUHPidana
            Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE

Pencemaran nama baik adalah

Kita sering mendengar melalui media televisi orang sering mengucapkan kata-kata pencemaran nama baik, mungkin ungkapan ini sering kita mendengarnya tetapi sebagian kita ada  yang belum mengerti secara mendetail mengenai apa itu Pencemaran Nama Baik?, untuk itu dalam blog hukumjebret.blogspot.com ini akan kita bahas secara singkat padat dan jelas.....happy reading :)

Pencemaran Nama Baik ini dapat dikategorikan ke dalam KUHPidana dengan istilah PENGHINAAN
dalam Pasal 310 ayat 1 dikatakan bahwa:

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan seseuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu di ketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (di sesuaikan dengan saat ini). Unsur dari Pencemaran nama baik adalah....

Hukum Internasional adalah

Sebelum mebahas tentang asas hukum internasional perlu kita tahu secara singkat apa itu yang di maksud.

HUKUM INTERNASIONAL

Hukum internasional terbagi 2 yaitu hukum perdata internasional dan hukum internasional publik:

Hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara.

Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara.

Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa  adanya kesamaan dalam ke dua perbedaan diatas ialah bahwa keduanya mengatur hubungan atau peroalan yang melintas batas negara (Internasional).
Dan perbedaannya ialah terletak dalam  sifat hukum  hubungan atau persoalan yang diaturnya (objeknya).
Hal hal seperti ini dapat kita persingkat agar lebih mudah dalam mengigat ialah hukum intrrnasional mengatur hubungan antara negara negara,sedangkan hukum perdata internasional antara perseorangan.  dan Perwujudan khusus hukum internasional adalah....

Faktor-Faktor Perdagangan Manusia(Human Trafficking)

Dari berbagai sumber dapat pula di simpulkan Ada beberapa faktor pendorong terjadinya Perdagangan Manusia

Perdagangan Manusia yang saling berkaitan dan kompleks sehingga upaya pencegahan tidak bisa dilakukan secara parsial. Faktor-faktor yang terbukti dominan mendorong terjadinya perdagangan manusia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Etika, Moralitas dan Spritual - Gejolak kemerosotan etika, moralitas dan spritualitas tersebut dapat mendorong makin meluasnya tindak kejahatan dan kekerasan, termasuk praktik-praktik perdagangan manusia. Paling tidak kemerosotan tersebut menjadi kendala yang tidak ringan bagi upaya penghapusan perdagangan perempuan dan anak.
2. Kesenjangan ekonomi - Di Indonesia anak-anak dipaksa/terpaksa bekerja di jermal, pengemis, dan pemulung.
3. Migrasi - Banyaknya penduduk yang bermigrasi untuk mencari kerja. Akan tetapi banyak dari mereka tidak mendapatkan kesemptan kerja legal sehingga dalam keadaan terdesak mereka mencari jalan migrasi ilegal.
4. Kondisi keluarga - Keluarga merupakan titik awal tempat terjadinya proses perdagangan manusia. Pendidikan rendah, keterbatasan kesempatan kerja, keterbatasan informasi, kemiskinan, merupakan titik lemah dalam ketahanan keluarga, sehingga potensial mendorong perdagangan manusia, anggota keluarga sebagai pelaku maupun korban perdagangan manusia.

5.     

Dapat juga dikatakan bahwa penegakan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarkat karena ketidakserasian antara lain nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu, permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

Dampak Hukum Nikah sirri

PENDAHULUAN

Pengertian

Yang dimaksud dengan perkawinan sirri 

adalah perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak dicatatkan di KUA. Perkawinan ini biasanya dilakukan oleh kiai atau ulama atau orang yang dipandang telah mengetahui hokum-hukum munakahat (pernikahan).

Asal Kata sirri berasal dari bahasa arab sirra, israr yang berarti rahasia. Kawin sirri menurut artinya adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Sedangkan dalam prakteknya dimasyarakat kawin sirri adalah perkawinan yang tidasiri adalah suatu perkawinan yang dilakukan tanpa catatan dan laporan resmi di Kantor Urusak disaksikan oleh orang banyak dan tidak dilakukan didepan PPN atau dicatat di KUA setempat.

Hubungan Hukum Antara Kompilasi Hukum Islam dengan UU no 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Ulasan berdasarkan nomor:

1. Nikah siri sah dengan syarat dilakukan oleh wali atau wakilnya dengan disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi.

2. Perkawinan siri Anda dengan suami Anda hendaknya dan idealnya melapor dulu kepada ayah Anda. Apabila ternyata ayah tidak setuju, maka status ayah menjadi wali adhal (wali yang membangkang), maka dalam situasi seperti ini, wali hakim dapat mengganti posisi ayah untuk menikahkan Anda.

di tinjau menurut undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir  bathin antara seorang pria dengan seorang  wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk kelurga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa

dan Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

RUMUSAN MASALAH

1.      Dampak akibat Perkawinan Sirri Tersebut Keluarga dalam hal ini anak akan sulit  mengurus akta kelahiran yang sangat di butuhkan dalam peraturan di indonesia

2.      Permasalahan dari pernikahan siri dalam Makalah ini adalah pelaksanaan dalam pembagian terhadap harta bersama dalam pernikahan.

PEMBAHASAN

Hukum Indonesia melalui UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan, (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber hukum lain menyatakan Pasal 143 RUU menggariskan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp12 juta.

Berbagai alasan masyarakat beragam kurangnya pengetahuan akan dengan keterbatasan pengetahuan mengenai hukum, alasan lain tentang akibat karena masalah kurangnya biaya. Sedangkan untuk kalangan menengah ke atas mandalilkan takut akan dosa dan zina serta masih banyak alasan yang lain

Pernikahan siri ini mempunyai beberapa dampak positif dan dampak negative,antara lain:

Dampak Positif :

1.      Meminimalisir adanya sex bebas, serta berkembangnya penyakit AIDS, HIV maupun penyakit kelamin yang lain.

2.      Mengurangi Beban atau Tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya.

 Dampak Negatif :

1.      Berselingkuh merupakan hal yang wajar

2.      Akan ada banyak kasus Poligami yang akan terjadi.

3.      Tidak adanya kejelasan status isteri dan anak baik di mata Hukum Indonesia.maupun di mata masyarakat sekitar.

4.      Pelecehan sexual terhadap kaum hawa karena dianggap sebagai Pelampiasan Nafsu sesaat bagi kaum Laki-laki.

5.      Mereka yang melakukan nikah siri terkadang tidak memikirkan bagaimana nasib dan masa depan anak-anak mereka kelak, anak suatu hari nanti akan membutuhkan akta kelahiran, entah untuk administrasi pendidikan atau hal lainnya,. Sedangkan untuk untuk membuat akta kelahiran anak, orang tua harus menunjukan surat nikahnya, jika pasangan menikah secara siri, maka mereka tidak dapat menunjukan surat nikahnya.

6.      Apabila terjadi perceraian pihak wanita tidak mempunyai hak atas tunjangan nafkah sebagai seorang mantan istri dan juga harta gono gini.

7.      Istri dan anak dari hasil nikah siri tidak berhak mendapat nafkah dan warisan dari suaminya jika suaminya tersebut meninggal dunia.

itulah sebagian dampak negative nikah siri, banyak sekali keruigan-kerugian yang akan diterima oleh istri dan juga anak hasil pernikahan siri, cukup banyak pula wanita yang terjebak dalam pernikahan siri, nikah siri memang sah jika hanya dipandang secara agama, tapi tidak demikian secara hokum Negara, hal tersebut dapat memberikan kebebasan kepada pria untuk seenaknya menikah lagi (poligami) dan sang istri siri juga tidak berhak untuk melarang suaminya jika ingin menikah lagi. Istri siri juga tidak mempunyai hak untuk menuntut jika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh suaminya, namun dengan dampak yang sedemikian banyak tidak sedikit kita temukan nikah siri dikalangan masyarakat kita sekarang ini. Nikah siri tidak hanya dilakukan oleh kalangan menengah kebawah, tetapi lebih dominan kepada kalangan menengah keatas dengan berbagai macam alasan.

Membahas pelaksanaan dan kendala terhadap harta bersama dalam pernikahan menurut hukum Islam, khususnya dalam hal terjadi perceraian. Perceraian dalam pernikahan siri akan menimbulkan banyak masalah karena pernikahannya tidak tercatat secara hukum negara.

Untuk yang beragama Islam, maka ketentuan mengenai pembagian harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 97 KHI mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua atau sebagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

KESIMPULAN

Secara umum Nikah Siri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernihakan sesuai aturan agama dalam hal ini Ajaran Islam namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah yang diwakili Departemen Agama.

CONTOH MUDAH MEMBUAT TEKNIK PENYUSUNAN KONTRAK

TEKNIK PENYUSUNAN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor:14/SPKJ/IX/08

Pada hari ini RABU Tanggal 14 November 2014, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.      Nama : Jaja Miharja SH MH SE MM

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Pondok Indah Kapuk nomor 5 Jakarta Utara

2.      Nama : Fajar Syabilah SH MH

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Pondok Indah Kapuk nomor 6 Jakarta Utara

Bersama-sama Bertindak untuk dan atas nama TOKO BAGUS dan selanjutnya di sebut PIHAK KESATU

3.      Nama : Roy Sukro SH MH

Pekerjaan : Manager Marketing PT SUKRO MAS 18

Alamat : Perumahan Sumarecon no 17 Bekasi

Bertindak untuk dan atas nama PT SUKRO MAS 18 dan selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk Membuat Toko BAGUS sebagai toko agen Produk dari PT SUKRO MAS 18 dan hanya Memasarkan Produk dari PT SUKRO MAS 18, yang tertuang dalam  7 Pasal.

Seputar HAK CIPTA

HAK CIPTA

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

Hak cipta: adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Hak cipta pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan:

Ciptaan tersebut dapat di kategorikan dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual(HAKI),

Hak cipta berbeda secara mencolok dari beberapa hak kekayaan intelektual lainnya

seperti: paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi, karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, akan tetapi hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Hak Cipta di Indonesia diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Contoh Makalah CV dan FIRMA

Presentasi cv dan firma from kusyopanjaitan

Nama Kelompok :

Fajar Syabilah

Muhammad Rino. S

Ika Fatima Sari